UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
| No | Dasar Hukum | Aksi |
|---|---|---|
| 1 | UNDANG - UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. | Download |
| 2 | UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. | Download |
| 3 | UNDANG - UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK. | Download |
| 4 | UNDANG - UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN. | Download |
| 5 | PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK. | Download |
| 6 | PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH. | Download |
| 7 | PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 35 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH. | Download |
| 8 | PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK. | Download |
| 9 | PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK. | Download |
| 10 | PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 22 TAHUN 2013 PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIMA. | Download |
| 11 | SURAT KEPUTUSAN BUPATI BIMA NOMOR 188.45/799/01.5/2012 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KABUPATEN BIMA. | Download |
| 12 | SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 06 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIMA. | Download |