Pemerintah
Kabupaten Bima

Terwujudnya Kabupaten Bima Yang RAMAH
(Religius, Aman, Makmur, Amanah, Handal)

Berita terkini
  • Tahun 2021 Pemkab Bima Dapat Alokasi 8 BTS.
  • Inovasi GEBRAK BIMANTIKA Terima Penghargaan¬† TOP 45 Nasional
  • BPBD dan Mitra Bahas Dokumen Penanggulangan Bencana
  • Kemen Kominfo - Pemkab Bima Gelar Webinar Manfaat Program PEN bagi UMKM
  • WEB BINAR KPCPEN BERSAMA PEMERITAH KABUPATEN BIMA
  • KPCPEN mengundang anda untuk mengikuti meeting Zoom
KATEGORI INFORMASI
Bagikan : Second slide Second slide
KATEGORI INFORMASI PUBLIK

INFORMASI YANG DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

  • Informasi Profil Badan Publik. 
  • Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik.
  • Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik.

Selengkapnya


INFORMASI WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

  • Setiap Badan Publik yang memiliki kewenangan atas suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan/atau Badan Publik yang berwenang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum wajib memiliki standar pengumuman informasi serta merta.

Selengkapnya


INFORMASI WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi :

  1. Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
  2. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
  3. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
  4. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;

Selengkapnya


INFORMASI DIKECUALIKAN

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali :

  1. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
  2. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
  3. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
  4. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional

Selengkapnya


 

E - PPID

Pengumuman CPNS

Permohonan Informasi Publik

Anda dapat mengajukan permohonan informasi kepada pejabat pengelola informasi daerah (PPID)

Second slide

JL. SOEKARNO HATTA NO. 1 KOMPLEK KANTOR BUPATI BIMA GODO-WOHA KABUPATEN BIMA

Second slide

PPID UTAMA
DINAS KOMINFO DAN STATISTIK KABUPATEN BIMA
JALAN GAJAH MADA NO. 100 RABA-BIMA

Second slide Second slide Second slide