Pemerintah
Kabupaten Bima

Terwujudnya Kabupaten Bima Yang RAMAH
(Religius, Aman, Makmur, Amanah, Handal)

Berita terkini
  • Latsar CPNS Formasi Umum Pemkab Bima Resmi Ditutup
  • Duta Kabupaten Bima Tampil di Lomba LASQI Tingkat Nasional
  • Bupati Bima Terima Penyampaian Aspirasi Petani Bawang 
  • Sidak Dinas Kesehatan, Bupati Bima Pimpin Apel    
  • IDP Terima Anugerah Bupati  Tangguh Vaksin 
  • Belanja Kabupaten Bima TA. 2022 Rp 1,80 Triliun   
Tangani Penurunan Harga Bawang, Pemerintah Siapkan Sejumlah Langkah

Rizal | 23 November 2021

Bagikan : Second slide Second slide

WARTA KOMINFO. Untuk menangani gejolak harga bawang yang menurun drastis dalam beberapa waktu terakhir khususnya di beberapa Kecamatan sentra komoditi bawang merah di Kabupaten Bima Senin 22 November 2021 pemerintah melalui Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI  Oke Nurwan, Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc, Wakil Bupati Bima Drs. H. Dahlan M. Noer  dan Seketaris Daerah Kabupaten Bima Drs. H.M. Taufik HAK, M.Si mengadakan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Informasi Data Komoditi Bawang Merah  ruang rapat utama Kantor Bupati Bima.

Rapat koordinasi yang mengundang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA), Kepala Perangkat daerah terkait, Camat, perwakilan petani produsen bawang dan pengurus Kelompok Tani Andalan dan HKTI tersebut menyerap beragam informasi baik di tingkat pemerintah daerah maupun dari perwakilan petani.

Gubernur NTB dalam pemaparannya mengatakan,  masalah anjlok harga komoditi pertanian seperti cabe,  tomat termasuk bawang merah dan bawang putih sering terjadi  karena adanya ketimpangan stok barang dan harga. Karena itu perlu langkah berkelanjutan untuk mengatasi anjloknya harga komoditas ini.

“Pemerintah dalam hal ini Dirjen Perdagangan Dalam Negeri (PDN), Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah kabupaten Bima akan memberikan subsidi biaya pengangkutan produk bawang melaluin  jalur laut dan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan. Jika pola ini berhasil, maka langkah ini bisa diterapkan juga  pada komoditi lain yang juga mengalami penurunan harga. Disamping itu, perlu ada tradinghouse (rumah dagang) bersama untuk pemasaran produk pertanian seperti bawang sehingga melalui cara ini BUMDEs dan UMKM  dapat berperan”.  Ungkap Gubernur Zul.

Sementara itu, Wabup  Dahlan M. Noer dalam penjelasannya dihadapan Gubernur dan Dirjen mengemukakan, ketika di satu sisi ada daerah yang mengalami kelebihan produksi (oversupply) dan  disisi lain ada daerah yang tidak mau menerima bawang dari wilayah tersebut, itu menjadi salah satu masalah yang dihadapi. langkah-langkah percepatan penanganan anjloknya harga bawang merah sangat dibutuhkan para petani.  

Sesuai penjelasan Dirjen, ada tiga provinsi yang mengalami lonjakan harga bawang cukup tinggi pada kisaran 30 hingga 40 ribu rupiah yaitu Provinsi Papua, Papua Barat dan Halmahera-Maluku dan selama ini  disuplai dari daerah Brebes. Kementerian Perdagangan melalui Ditjen Perdagangan Dalam Negeri memilliki kewenangan untuk menghentikan pasokan tersebut serta memberikan kesempatan kepada petani kabupaten  mengirim bawang ke tiga proovinsi tersebut”. Kata Wabup.

Anjloknya harga bawang membuka peluang kita untuk melakukan ekspor ke daerah tersebut. Untuk ini, Kadis Pertanian dan Kadis  Perindag harus melakukan peninjaun ke tiga daerah tersebut dengan mmbawa  para pebisnis untuk melihat peluang yang ada. Disamping itu, perlu kesepakatan siapa perwakilan petani dan pengumpul yang dilibatkan. Dengan demikian maka, Kepala OPD terkait agar mengkomunikasikan dengan para petani dan pengumpul di masing-masing wilayah dan hasilnya disampaikan kepada Pemerintah Pusat”. Terang Wabup.

Setelah mendengarkan pemaparan  Gubernur, Wakil Bupati dan Sekda kabupaten Bima, Dirjen PDN Oke Nurwan menjelaskan, Sesuai kewenangan,  sudah diinstruksikan kepada tiga Kepala Dinas Perdagangan di tiga Provinsi Tersebut untuk menurunkan harga bawang yang harganya telah mencapai  40 ribu rupiah dengan  memasok bawang merah dari Bima.

Terkait tata niaga bawang ini harus ada prinsip keadilan bagi para petani. Jika harga bawang naik tapi belum memberikan kesejahteraan kepada para petani, berarti ada masalah pada mata rantai distribusi yang harus dibenahi. Misalnya,  rantai distribusi yang terlalu panjang akan memperngaruhi melonjaknya harga komoditi dan oleh karean itu,  akan coba memotong mata rantai distribusi tersebut.

“Demikian halnya masalah transportasi bawang, Instansi terkait  seperti Dinas Perhubungan harus membantu bagaimana transportasi itu untuk menekan harga. Pemerintah akan memberikan subsidi  biaya angkut bawang agar tidak menjadi beban para petani bawang.     

Pemerintah daerah melalui instansi berwenang diharapkan mengumpulkan para pedagang dan memfasilitasi kontak dagang dengan pembeli yang ada di ketiga provinsi tersebut”. Jelas Dirjen.

 

[Tim Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik]

Second slide

JL. SOEKARNO HATTA NO. 1 KOMPLEK KANTOR BUPATI BIMA GODO-WOHA KABUPATEN BIMA

Second slide

PPID UTAMA
DINAS KOMINFO DAN STATISTIK KABUPATEN BIMA
JALAN GAJAH MADA NO. 100 RABA-BIMA

Second slide Second slide Second slide