Pemerintah
Kabupaten Bima

Terwujudnya Kabupaten Bima Yang RAMAH
(Religius, Aman, Makmur, Amanah, Handal)

Berita terkini
  • Bedah Buku Panglima Damai Poso, Wabup Bima Jadi Keynote Speaker
  • Tidak Benar. Harta Kekayaan Bupati Bima Rp 19 Milyar
  • Pemkab Bima Dorong Percepatan Vaksinasi Tingkat Kecamatan dan Desa
  • Silaturahmi dengan HMI, Bupati Bima Siap Dukung Agenda Strategis HMI
  • Bupati dan DPRD Tanda Tangani Nota ¬†Kesepakatan KUPA PPAS-P
  • Wabup Dahlan Canangkan ¬†Vaksinasi Ibu Hamil
Tim Provinsi NTB Lakukan Penilaian Kinerja Stunting di Kabupaten Bima

Rizal | 15 Juli 2021

Bagikan : Second slide Second slide

WARTA KOMINFO. Kinerja Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi sepanjang tahun 2020 di delapan Kabupaten di Provinsi NTB dimulai dari Kabupaten Lombok Timur tanggal 5 Juli sampai dengan 15 Juli 2021. 

              

Rabu (14/7) delapan orang Tim yang dipimpin  Huailid, S.Sos,. M.Si (Bappeda Provinsi NTB dan beranggotakan Taufiq Hari Suryanti, SKM (Bappeda Provinsi NTB), Dra. Baiq Nurhayati (BKKBN Provinsi NTB), M. Johansyah, S.Gz (Dikes Provinsi NTB),  Ety Kurniawati, ST (DPMD Dukcapil NTB), Dr. Made Darawati (Politeknik Kesehatan Mataram) dan Denny Apriyanto, S.Gz (DPD Persagi NTB) melakukan penilaian kinerja  Aksi #5 sampai dengan Aksi #8 Konvergensi Penurunan Stunting tingkat kabupaten Bima  yang dipusatkan di aula kantor Bupati Bima.

               

Wakil Bupati Bima Drs. H. Dahlan M. Noer dalam sambutannya mengatakan  mengacu pada data hasil Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e- PPGBM), angka stunting di kabupaten Bima mengalami penurunan  dari tahun 2019 sampai 2021. "Hal ini menunjukkan pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait sangat serius menangani persoalan  stunting  dan menjadi prioritas pembangunan daerah". Kata Wabup. 

         

Kepada Tim konvergensi stunting Wabup berharap dapat menyampaikan data dan informasi stunting sesuai  kondisi capaian.  Mudah-mudahan kerja keras jajaran Pemerintah kabupaten Bima tahun ini bisa kembali mempertahankan gelar juara 1 seperti tahun 2020 lalu”. Imbuh Dahlan.

 

Ketua Tim Penilai Huailid, S.Sos,. M.Si dalam pengantarnya mengungkapkan, penilaian kinerja  stunting  tahun 2021 ditujukan untuk mengukur tingkat kinerja, memastikan akuntabilitas kinerja, mengevaluasi kinerja dan mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan 8 aksi konvergensi penurunan stunting di masing-masing kabupaten.

             

“Melalui forum ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten mendapatkan umpan balik dan pembelajaran dalam upaya meningkatkan konvergensi intervensi penurunan stunting, semakin termotivasi untuk meningkatkan kinerja.  Pada saat sama juga  memiliki rencana kegiatan pelaksanaan konvergensi yang implementatif untuk tahun berjalan dan tahun mendatang.  

               

Aspek lain yang diharapkan,  pemerintah provinsi memperoleh informasi yang memadai bagi penyusunan kegiatan pendampingan atau pembinaan kabupaten yang lebih  efektif berdasarkan kemajuan dan kebutuhan daerah”. Jelas Huailid.

             

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bima Tajudin SH, M.Si mengatakan, ada banyak kegiatan yang dudah dijabarkan   pemerintah desa melalui alokasi dana desa bagi pencegahan stunting. 

               

"Dana tersebut  seperti prioritas pembiayaan Posyandu, insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM), insentif kader Posyandu, pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil, anemia dan bayi balita stunting". Urai Tajudin.

 

Sesi berikutnya penjelasan dilakukan oleh Kepala Dinas DP3AP2KB, Drs. Syahrul, M.Si dalam pemaparannya dijelaskan bahwa DP3AP2KB berperan dalam penguatan ketahanan keluarga terutama di kegiatan Bina Keluarga Balita, dan PIC Remaja di masing masing desa yang ada di lokus stunting. 

               

Kemudian melakukan tahapan wawancara peserta yang merupakan Tim Konvergensi Pencegahan Stunting kabupaten   (Kepala Daerah, Sekretariat daerah, Dinas Kesehatan, DPMD, DP3AP2KB, Dinas Perkim, Dinas Dikbudpora dan instansi terkait lainnya).

  Tahapan wawancara yang dipandu Kasubid sosial budaya dan pemerintahan  Bappeda Kabupaten Bima Iman Ridwansyah, ST  tersebut berlangsung secara paralel. 

Pada Aksi #5 Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM)  meliputi cakupan desa yang memiliki KPM dan cakupan desa dengan kepastian dukungan biaya operasional KPM disampaikan oleh Rahmawaty Sadatul Ummy, ST  dari Kasi Sosbud Dinas PMD Kab Bima. Pada Aksi 6 mencakup daftar data yang diprioritaskan perbaikannya dan rencana perbaikan sistem manajemen data berdasarkan hasil assessment system data dijelaskan oleh Tita Masitah, S.Gz, M.GZ Kasi Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kab Bima.  Sementara itu, Aksi #7 mencakup hasil pengukuran sasaran berdasarkan hasil analisis data stunting dan publikasi hasil analisis data stunting terkini secara berurutan dijelaskan oleh Dinas Sosial Kab Bima, Dinas Dikbudpora Kab Bima, Camat Bolo, Kepala Desa Leu, dan Koordinator PKH Bima.  Aksi #8 mencakup review terhadap capaian target output, serapan anggaran, permasalahan atau kendala yang dihadapi, solusi dan simpulan pada tahun berjalan atas program kegiatan yang jabarkan dijelaskan  oleh Kepala Bappeda Kab Bima. 

 

[Tim aksi Konvergensi Stunting Kabupaten Bima didukung oleh Tim Komunikasi Publik Dinas Kominfostik Kab. Bima]

 

E - PPID

Pengumuman CPNS

Permohonan Informasi Publik

Anda dapat mengajukan permohonan informasi kepada pejabat pengelola informasi daerah (PPID)

Second slide

JL. SOEKARNO HATTA NO. 1 KOMPLEK KANTOR BUPATI BIMA GODO-WOHA KABUPATEN BIMA

Second slide

PPID UTAMA
DINAS KOMINFO DAN STATISTIK KABUPATEN BIMA
JALAN GAJAH MADA NO. 100 RABA-BIMA

Second slide Second slide Second slide