WARTA KOMINFO. Wakil Bupati Bima Dahlan M. Noer menghadiri pembukaan Lokakarya Penyusunan Masterplan Integrated Area Development (IAD) Kabupaten/Kota Bima "Proyek Penguatan Sosial di Indonesia (Strehtening of social Forestry In Indonesia)" di Hotel Mutmainnah Kota Bima, Senin, (07/08/2023). Kegiatan diagendakan berlangsung hingga Kamis, (10/08/2023).
Kabupaten Bima dan Kota Bima menjadi daerah yang terpilih untuk menyusun masterplan IAD Perhutanan Sosial (PS) tahun 2023. Dimana, pemerintah pusat menetapkan target pengelolaan kehutanan sosial 12,7 juta Ha dan baru teralisasi 5,625 juta Ha.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh perhutanan sosial berkolaborasi dengan Global Environment Facility (GEF) dan World Bank Group turut dihadiri oleh Direktur Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial (PKPS) Syafda Roswandi, S.Hut M.Si, Perwakilan Direktur Bappenas Ir. Nita Kartika, serta Sekertaris Daerah Kota Bima, Drs. H. Muhtar Landa, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian hutan.
Direktur PKPS, Syafda Roswandi dalam pengantarnya, menjelaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, kementerian lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan semua lembaga terkait dalam upaya mempercepat pencapaian pengembangan IAD dan pengelolaan perhutanan sosial.
"Salah satu upaya yang sedang di lakukan oleh Ditjen PSKL saat ini adalah bekerja sama dengan pihak GEF dan word bank dalam pelaksanaan projek penguatan perhutanan sosial di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kelestarian dan sumber daya hutan, menjaga dinamika sosial yang pada akhirnya mewujudkan kesehteraan masyarakat. "Jelas Syafda.
Dikesempatan yang sama, Wakil Bupati Bima, Dahlan M. Noer dalam sambutannya, menekankan pentingnya kolaborasi dan koordinasi dari semua pihak terkait agar program dapat terlaksana secara berkelanjutan.
"Saya harap kepada seluruh Perangkat Daerah terkait terutama Bappeda dan Litbang Kabupaten Bima untuk berkoordinasi serta berkolaborasi. Selain itu, terus berinovasi dalam penguatan perhutanan sosial demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian hutan. "Tegas Dahlan.
“Perencanaan secara terpadu dalam percepatan pengelolaan perhutanan sosial menjadi penting perannya dalam mencapai sasaran serta tujuan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023. Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan perhutanan sosial harus memperhatikan sektor keseimbangan lingkungan. “ tutup Dahlan.
Kegiatan dihadiri tim dari pusat, kemenko Marves, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Direktoral Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitrann Lingkungan (PSKL) Bali Nusra, BSF Pusat, Bangda Kemendagri, Ditjen PUPS, Tim penggerak percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial (TP3PS), SRF, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), OPD Lingkup Pemkab dan Pemkot Bima, Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH), Kelompok Tani Hutan (KTH), kelompok Hutan Kemasyarakatan (HKM) Islmic Relief.
Seperti diketahui, Perhutanan Sosial merupakan salah satu program prioritas pembangunan nasional dalam rangka pengelolaan hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan peraturan presiden nomor 28 tahun 2023 tentang perencanaan terpadu percepatan pengelolaan perhutanan sosial.
[Tim Komunikasi Publik Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Bima]
