WARTA KOMINFO. Untuk menjabarkan Visi mewujudkan kabupaten Bima RAMAH Berkelanjutan, berapa prioritas rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023 mencakup beberapa aspek yaitu penguatan karakter dan peningkatan kemampuan literasi, percepatan pemerataan infrastruktur yang berkualitas, peningkatan kontribusi produktivitas pertanian dan perikanan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan serta perluasan lapangan kerja yang berkualitas.
Pemerintah Kabupaten Bima melaksanakan Forum Perangkat Daerah Kabupaten Bima tahun 2022 untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan Tema "Pemanfaatan Sumber Daya Manusia dan Kawasan Strategis untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan”.
Forum tersebut mengundang Pimpinan dan Komisi DPRD, Staf Ahli, Asisten, Kepala Perangkat Daerah, Kabag Setda dan para Camat lingkungan Kabupaten Bima dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bima Drs.H.M.Taufik HAK M.Si mewakili Bupati Bima, Senin (21/3/2022). Forum direncanakan berlangsung hingga Selasa (22/03/2022) di Gedung PKK Kabupaten Bima.
Sekda selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengemukakan, kebijakan pemerintah tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian 7 prioritas daerah sesuai amanat RPJMD Kabupaten Bima 2021-2026 yaitu menguatkan karakter masyarakat Bima yang religius melalui peningkatan kegiatan keagamaan, mendorong terciptanya kondisi masyarakat yang aman dan harmonis serta meningkatkan kontribusi sektor pertanian, peternakan, perikanan dan pertambangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berkelanjutan.
Aspek prioritas lainnya terang Sekda yang didampingi Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bima Ilham Yusuf, SH dan beberapa anggota DPRD, Kepala Bappeda Kabupaten Bima Suwandi ST, MT yaitu pembangunan kawasan pariwisata prioritas, kawasan ibukota kabupaten dan kawasan strategis lainnya untuk percepatan pembangunan dan pengembangan wilayah, disamping juga meningkatkan kualitas lingkungan hidup untuk memperkuat mitigasi bencana.
“Demikian halnya peningkatan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan melayani serta peningkatan daya saing SDM Kabupaten Bima yang sehat dan unggul menjadi prioritas, “ terang Sekda.
Sebelumnya, Kepala Bappeda Suwandi ST, MT dalam laporannya mengungkapkan, proses perencanaan pembangunan daerah harus terintegrasi antara informasi perencanaan pembangunan, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang disebut Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
"Integrasi ini penting dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi rencana pembangunan dan rencana keuangan daerah sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah, ini merupakan salah satu upaya untuk mendorong terwujudnya pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagai bagian integral tujuan pembangunan nasional, " kata Suwandi.
Lebih lanjut, Suwandi memaparkan, progres yang sudah dicapai dalam penyelarasan semua usulan untuk disesuaikan dengan rencana kerja perangkat daerah sebanyak 1.049 usulan yang sudah di input dalam SIPD. Untuk mewujudkan keselarasan itu, pemerintah daerah membutuhkan komitmen dari semua pihak termasuk OPD sebagai upaya mewujudkan rencana pembangunan daerah yang berkualitas. "Tutupnya.
[Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kab. Bima – Tim Komunikasi Publik Dinas Kominfo dan Statistik Kab. Bima]
