Pemerintah
Kabupaten Bima

Terwujudnya Kabupaten Bima Yang RAMAH
(Religius, Aman, Makmur, Amanah, Handal)

Berita terkini
  • Buka BIMTEK Implementasi Kurikulum Merdeka, Wabup Dahlan Beri Motivasi
  • Pastikan Kesiapan Panitia, Pemkab Bima Gelar Rapat Koordinasi Event Nasional Teka Tambora
  • BPS Laksanakan Pelatihan Petugas Sensus Penduduk 2020 Lanjutan
  • Bupati Bima Minta Calon Kades Berkompetisi Secara Sehat 
  • Camat Langgudu Masuki Masa Purna Tugas, Bupati IDP Sampaikan Terima Kasih
  • Bupati Bima dan Wabup  Kunjungi Lokasi Kebakaran Desa Laju 
Rakor Pengawasan Intern, Tekankan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Rizal | 13 Mei 2022

Bagikan : Second slide Second slide

WARTA KOMINFO. Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakorwasin) Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi NTB dilanjutkan dengan Penandatanganan Komitmen Bersama Kamis (12/5) di  Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB yang diikuti seluruh Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Inspektur se - Provinsi NTB.

Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Salamat Simanulang, AK. MBA dalam pemaparannya menekankan pentingnya pemerintah daerah mengutamakan pengadaan barang dan jasa untuk mengoptimal penggunaan produk dalam negeri. "Upaya ini perlu dilakukan untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi. karena itu  harus mempermudah penerbitan Standar Nasional Indonesia (SNI)  untuk  produk UMKM lokal". Terangnya. 

Dari aspek regulasi maka perlu memberikan sanksi pemotongan DAK bagi pemda yang tidak menggunakan produk dalam negeri dimana paling sedikit 40 persen menggunakan produk dalam negeri. Untuk mengoptimalkan langkah ini salah satu kuncinya adalah kolaborasi antara APIP  dan BPKP dalam mengawasi pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah. Imbuh Salamat. 

Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE pada kesempatan tersebut menegaskan komitmen pemerintah kabupaten Bima untuk menindak lanjuti arahan dan kebijakan pemerintah pusat dalam pengadaan barang dan jasa lingkup pemerintah daerah.

"Sesuai arahan Presiden, Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN)  dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah akan segera ditindak lanjuti, baik dalam  dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai  Permendagri  Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan RKPD, yang mengamanatkan  peningkatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam barang ekspor dan juga dalam P3DN". 

Disamping mengoptimalkan penyusunan  e-catalog untuk  konten lokal dan UMKM juga pengisian Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), penggunaan  e-purchasing dan e-kontrak dalam aplikasi LKPP. Ungkap Bupati. 

Dalam Rakor tersebut juga digelar  Diskusi Panel yang dipandu Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menampilkan beberapa naarasumber yaitu Sekretaris Daerah Provinsi NTB,  Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB yang dilanmutkan dengan Penandatanganan Komitmen Bersama dan Rencana Aksi Kolaborasi Pengawasan Percepatan P3DN dan belanja produk dalam negeri produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi antara BPKP dan APIP Se - Nusa Tenggara Barat.


[Tim Komunikasi Publik Dinas Kominfo dan Statistik Kab. Bima]

Second slide

JL. SOEKARNO HATTA NO. 1 KOMPLEK KANTOR BUPATI BIMA GODO-WOHA KABUPATEN BIMA

Second slide

PPID UTAMA
DINAS KOMINFO DAN STATISTIK KABUPATEN BIMA
JALAN GAJAH MADA NO. 100 RABA-BIMA

Second slide Second slide Second slide