Pemerintah
Kabupaten Bima

Terwujudnya Kabupaten Bima Yang RAMAH
(Religius, Aman, Makmur, Amanah, Handal)

Berita terkini
  • Kader Pembangunan Manusia (KPM),  Ujung Tombak Pembangunan Desa
  • 50 Pelaku Usaha Ikuti Seminar Pemasaran Produk
  • Inovasi Kabupaten Bima Kembali Tampil pada TOP 99 Nasional
  • Bertemu Bupati, Pesepakbola Timnas Ady Setiawan Sampaikan Terima Kasih
  • PS. Futsal Setda Bima Melaju ke Babak Final
  • Dorong Literasi Digital di Daerah, Sejumlah Sesi Pertemuan Daring Digelar                  
Penyusunan Anggaran Sekolah Harus Mengacu Pada Juknis

Rizal | 03 Juni 2021

Bagikan : Second slide Second slide

WARTA KOMINFO. Hari ke-2 Pertemuan Jaringan Komunitas Sekolah Tingkat Kabupaten Bima yang secara khusus membahas Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Biaya Operasional Sekolah (BOS) pada 10 sekolah dampingan Pro-InQluEd", Kamis (3/6) di Aula Hotel La Ila Kota Bima  dimanfaatkan para peserta untuk bertukar pikiran tentang pengelolaan dana BOS di masing-masing sekolah.
                 Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya Bappeda Kabupaten Bima Raani Wahyuni ST, MT, M.Sc mengatakan agar penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) harus berpedoman pada Petunjuk Teknis (Juknis) yang ada.
                     Dihadapan 25 orang peserta dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 20 Perwakilan Komunitas Sekolah, 20  perwakilan  guru, perwakilan  guru SDN Inklusi dan Tutor guru Inklusi tersebut, "penyusunan RKAS juga harus mampu mengakomodir item kegiatan dan kebutuhan sebagai sekolah inklusif, terutama mengakomodir hak belajar anak-anak berkebutuhan khusus". Terang Raani.
                Untuk mengoptimalkan peran kepala Sekolah,  Bappeda bersama Dinas Dikbudpora akan memfasilitasi penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) sekolah inklusi melalui kemitraan dengan SOLUD dan Program Pro-InQluEd. Secara teknis, proses penyusunan RKAS akan didampingi  oleh Tim Dikbudpora". Tandasnya.
                 Senada dengan Raani, narasumber lainnya, Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima Nasaruddin S.Pd mengatakan para kepala sekolah di harapkan  mencermati item menu yang ada dalam  proses input rencana belanja di masing-masing sekolah agar tidak menjadi temuan dalam pemeriksaan".
              Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah pengisian  Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebagai sumber data utama perencanaan program pendidikan". Urai Nasaruddin. 
                 District Coordinator  Pro-InQluEd  Hersan Hadi disela kegiatan mengungkapkan, Pelatihan dan Diskusi Penyusunan RKAS BOS mencakup Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler, Langkah – langkah Penyusunan, Diskusi tentang penyusunan RKAS BOS dan sharing pengalaman penyusunan RKAS di masing-masing sekolah  yang dipandu tim fasilitator Bidang Pendidikan Dasar Dikbudpora Kabupaten Bima.
              "Para kepala sekolah diharapkan bisa memahami secara utuh mekanisme dan tahapan penyusunan RKAS ini". Tandasnya saat menutup kegiatan.
              Pertemuan Jaringan Komunitas Sekolah yang berlangsung selama dua hari tersebut  merupakan kemitraan Solidaritas Untuk Demokrasi (SOLUD) NTB  dengan YAPPIKA-ActionAid (YAA) sebagai lead organisasi dalam pengelolaan Program yang didanai oleh European Union (EU) dalam kerangka Program Kerjasama  Promoting Civil Society-led Initiative for Inclusive and Quality Educationin Indonesia/Promosi Prakarsa Masyarakat Sipil Untuk Pendidikan Inklusif Dan Berkualitas  (Pro-InQluEd) di Kabupaten Bima.

 

[Tim Komunikasi Publik Dinas Kominfo dan Statistik Kabupaten Bima]

E - PPID

Pengumuman CPNS

Permohonan Informasi Publik

Anda dapat mengajukan permohonan informasi kepada pejabat pengelola informasi daerah (PPID)

Second slide

JL. SOEKARNO HATTA NO. 1 KOMPLEK KANTOR BUPATI BIMA GODO-WOHA KABUPATEN BIMA

Second slide

PPID UTAMA
DINAS KOMINFO DAN STATISTIK KABUPATEN BIMA
JALAN GAJAH MADA NO. 100 RABA-BIMA

Second slide Second slide Second slide