Responsive image

Visi dan Misi

Kamis, 3 November 2016 admin Cetak

VISI


Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bima Tahun 2006-2025

 Kabupaten Bima yang Maju, Sejahtera, Mandiri, Bermartabat, dan Religius melalui penyelenggaraan Kepemerintahan yang Baik, Pembangunan Pertanian Berkelanjutan, dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Visi Pembangunan Kabupaten Bima Tahun 2006-2021

 Terwujudnya Kabupaten Bima Yang Ramah “Religius, Aman, Makmur, Amanah dan Handal”


Penjabaran Visi
Visi ini merupakan suatu refleksi dari momentum gerakan pembangunan yang akan dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan untuk menyelesaikan segala permasalahan pembangunan yang dihadapi hingga saat ini, serta dalam rangka memacu berbagai kemajuan berdasarkan kondisi obyektif yang ada dengan upaya optimal yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan. Sebagaimana dituangkan dalam pernyataan visi sebagai berikut :
1.    Pembangunan Kabupaten Bima Yang Religius  :  Terwujudnya Pemerintah Dan Masyarakat Kabupaten Bima Yang Beriman Dan Bertaqwa Kepada Allah SWT, Serta Membangun Karakter Religius Dalam Bermasyarakat
2.    Pembangunan Kabupaten Bima Yang Aman  :  Terwujudnya Pemerintah Dan Masyarakat Yang Mampu Menegakkan Keamanan Dan Ketertiban Wilayah dan Masyarakat, Mengamankan Proses dan Hasil Pembangunan, Serta Penegakkan Supremasi Hukum
3.    Pembangunan Kabupaten Bima Yang Makmur : Terbangunnya Ekonomi Yang Tangguh, Kreatif  Dan Kompetitif, Dengan Mengoptimalkan Pemanfaatan Potensi Lokal Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera.
4.    Pembangunan Kabupaten Bima Yang Amanah : Terwujudnya pemerintah dan masyarakat yang jujur, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab dalam mewujudkan ”good governance.”
5.    Pembangunan Kabupaten Bima yang Handal : Terwujudnya pemerintah dan masyarakat yang berwibawa, unggul, berdaya saing dan andal dalam era global”

MISI

Visi pembangunan Kabupaten Bima Tahun 2016-2021 tersebut diwujudkan melalui 5 (lima) Misi pembangunan, yakni:
1.    Membangun pemerintah dan masyarakat yang mengedepankan nilai religius;
2.    Membangun keamanan dan ketertiban wilayah dan masyarakat, mengamankan proses dan hasil pembangunan serta penegakkan supremasi hukum;
3.    Meningkatkan pendapatan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan sarana prasarana berbasis tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup, menciptakan lapangan kerja serta peningkatan ekonomi kreatif;
4.    Mewujudkan reformasi birokrasi yg jujur, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
5.    Membangun SDM yang handal dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

Tujuan Pembangunan
Tujuan adalah  sesuatu  (apa)  yang  akan  dicapai  atau  dihasilkan  dalam jangka waktu 1 (satu)
sampai    dengan    5    (lima)    tahunan.    Tujuan ditetapkannya  dengan  mengacu  kepada 
pernyataan  visi  dan  misi  serta didasarkan pada isu-isu dan analisa stratejik.
Tujuan tidak harus dinyatakan dalam  bentuk  kuantitatif,  tetapi  harus  dapat  menunjukkan 
suatu  kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.
Sebagaimana  visi  dan  misi  yang  telah  ditetapkan, untuk  keberhasilan tersebut perlu  
ditetapkan   tujuan   Pemerintah   Kabupaten   Bima, yang ditempuh  melalui  penetapan  beberapa 
sasaran  yang  satu  dengan  lainnya saling terkait, tujuan yang ditetapkan adalah sebagai
berikut :
1. Peningkatan Pendapatan Masyarakat.
2. Peningkatan Ketahanan Pangan
3. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Kependudukan
4. Peningkatan  Kesadaran,  Pemahaman,  dan  Pengamalan  Agama,  serta nilai-nilai sosial budaya
5. Peningkatan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan
6. Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik.
7. Peningkatan   Ketentraman,   Ketertiban   Masyarakat   dan   Penegakan Supremasi Hukum.
8. Percepatan pembangunan kawasan strategis dan cepat tumbuh.

Sasaran Pembangunan
Sasaran  adalah  hasil  yang  akan  dicapai  secara  nyata  oleh  Instansi Pemerintahan dalam 
rumusan  yang  lebih  spesifik, terukur,  dalam  kurun waktu  yang  lebih  pendek  dari tujuan. 
Sasaran  diupayakan  untuk  dapat dicapai  dalam  kurun  waktu  tertentu/tahunan secara 
berkesinambungan sejalan  dengan  tujuan  yang  ditetapkan.  Sasaran  yang  ditetapkan adalah
sebagai berikut:
1. Menurunnya  jumlah  penduduk  miskin  dari  20,42%  pada  tahun  2010 menjadi 16,86% pada tahun 2015.
2. Tersedianya data base kemiskinan yang up to date dan berkelanjutan.
3. Terpadunya  program-program  penanggulangan  kemiskinan  di  bawah koordinasi TKPKD.
4. Meningkatnya    paritas  daya beli  masyarakat  dari  Rp.  622.200,- pada tahun 2010
   menjadi Rp. 794.102,- tahun 2015. 
5. Berkembangnya investasi yang mendorong terciptanya lapangan kerja produktif  yang  mampu 
   meningkatkan  pendapatan  masyarakat  dan mengurangi  pengangguran  yang  didukung  oleh stabilitas 
   ekonomi yang tetap terjaga.
6. Berkembangnya  industri  yang  berbasis  pada  potensi  sumber  daya lokal
7. erkembangnya   usaha   perdagangan   baik   skala   kecil,   menengah, maupun besar
8. Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana penunjang perekonomian.
9. Meningkatnya kemitraan antar pelaku ekonomi.
10.Meningkatnya  keragaman  konsumsi  pangan  yang  bergizi  seimbang dan memadai.
11.Tersedianya stok pangan masyarakat dan daerah setiap dibutuhkan.
12.Tersedianya penyediaan pangan di tingkat wilayah dan rumah tangga.
13.Tersedianya informasi pasar yang up-to date.
14.Meningkatnya frekuensi promosi dan kerjasama antar daerah disektor pertanian peternakan, dan perikanan
15.Meningkatnya  efisiensi  dan  efektivitas  alur  distribusi  pangan  melalui peningkatan kualitas sarana
   dan prasarana.
16.Tertatanya  lalulintas  ternak  intra-wilayah  maupun  antar-wilayah  dan proteksi     terhadap    
   pengusaha     lokal     serta     pembinaan     untuk meningkatkan daya saing dengan pengusaha dari luar.
17.Meningkatnya kualitas, kuantitas, dan produktivitas produk pertanian, peternakan, dan perikanan.
18.Penyediaan infrastruktur pendukung bidang pertanian.
19.Meningkatnya  produksi  dan  kualitas  pakan  ternak  untuk  manjamin ketersediaan pakan sepanjang tahun.
20.Meningkatnya kesehatan hewan dan masyarakat verniter.
21.Terwujudnya  peternakan  integrasi dan  populasi  sapi 1 juta  ekor pada tahun    2013,
   yang    di    awali    dengan    pemetaan    wilayah penggembalaan sapi bali dan sapi blasteran.
22.Berkembangnya usaha perikanan tangkap dan budidaya perikanan.
23.Terlaksananya   penyelenggaraan   revitalisasi   bidang   pertanian dan perikanan.
24.Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perikanan.
25.Meningkatnya  nilai  tambah (profit  margin) produk  pertanian  dan perikanan.
26.Meningkatnya akses pemasaran produk pertanian.
27.Meningkatnya kualitas kelembagaan dan kemandirian petani.
28.Meningkatnya produksi pangan dalam Hutan Kemasyarakatan (HKm).
29.Pemerataan tenaga pendidik ke seluruh wilayah Kabupaten Bima.
30.Meningkatnya  angka  melek  huruf  (terutama  pada  usia  15-24 tahun), rata
   -rata  lama  sekolah,  angka  partisipasi  kasar  dan  angka  partisipasi murni.
31.Tercapainya  rasio  Idealnya  antara  lokal/kelas  dengan jumlah murid untuk SMP dan SMA  
   serta meratanya sebaran dan jangkauan pelayanannya.
32.Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan di daerah terpencil.
33.Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan usia dini secara bertahap.
34.Tersedianya   sarana   dan   prasarana   penunjang   peningkatan   mutu pendidikan
   (laboratorium, perpustakaan, olahraga, kesenian, dan lain-lain untuk kebutuhan intra
   dan ekstrakurikuler).
35.Meningkatnya kualitas dan kompetensi tenaga pendidik baik ditingkat SD, SMP, maupun ditingkat SMA
36.Meningkatnya aksesibilitas masyarakat ke pusat-pusat pelayanan kesehatan.
37.Menurunnya  angka  kematian  bayi,  angka  kematian  ibu  melahirkan, dan gizi buruk.
38.Menekan   penyebaran   penyakit   menular   dan endemis   lainnya   di Kabupaten Bima.
39.Meningkatnya  angka  cakupan  air  bersih,  sanitasi  dan  penyehatan lingkungan.
40.Tercapainya  rasio  yang  Ideal  antara  tenaga  kesehatan  dengan  jumlah penduduk.
41.Tercapainya   ratio   yang   ideal   antara   sarana   pelayanan   kesehatan
   dengan jumlah penduduk.
42.Meningkatnya    partisipasi    masyarakat    pada    program    Keluarga Berencana (KB)
43.Meningkatnya persentase remaja yang memperoleh informasi tentang kesehatan reproduksi.
44.Terciptanya tertib administrasi kependudukan.
45.Meningkatnya jumlah dan kualitas aparat dalam pengelolaan Administrasi Kependudukan