Responsive image

Investasi

Selasa, 16 September 2014 admin Cetak

         Investasi atau tambahan modal usaha merupakan kunci untuk meningkatkan hasil produksi dan menyerap tambahan tenaga kerja. Tanpa adanya investasi mustahil tambahan tenaga kerja dapat dilakukan dan produksi dapat ditingkatkan. Investasi dapat dikategorikan dalam sektor publik maupun sektor swasta. Investasi sektor publik adalah investasi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menyediakan fasilitas dan sarana publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sedangkan investasi swasta adalah investasi yang langsung dikeluarkan oleh pihak swasta untuk membangun pabrik atau usaha guna meningkatkan kapasitas usahanya. Kemajuan sektor riil akan mendorong majunya sektor keuangan  dan bukan sebaliknya.

     Sektor riil yang maju akan menyebabkan sektor keuangan  memperoleh keuntungan dari dana atau kredit yang disalurkannya dan selanjutnya dapat menambah assetnya untuk dipinjamkan kepada para debitur yang membutuhkan. Multiplier dari dana tabungan masyarakat atau Dana Pihak Ketiga (DPK) tersebut akan mempengaruhi tingkat monetisasi di tengah masyarakat, yang berarti bahwa semakin banyak uang yang beredar maka hal tersebut menunjukkan semakin tingginya kegiatan ekonomi masyarakat. Pada bab ini  akan dijelaskan mengenai perkembangan investasi, industri dan perdagangan, UKM, Koperasi dan Perbankan di Kabupaten Bima

          Berkembangnya  sektor riil sangat ditentukan oleh investasi  baik yang dilakukan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat. Investasi  di Kabupaten Bima masih didominasi  oleh sektor publik yang dilakukan oleh pemerintah melalui APBD, sedangkan  investasi swasta umumnya bersumber dari dana perbankan dan lembaga keuangan lainnya.Investasi  pada bidang pertanian umumnya didominasi oleh infrastruktur fisik. Sedangkan investasi di bidang industri dan perdagangan didominasi oleh modal kerja/modal usaha.

        Selama  kurun  2006-2008 investasi swasta di Bima yang telah masuk adalah PT. Comexindo Internasional  yang bergerak di bidang budidaya jarak pagar di Kecamatan Sape dan Lambu namun saat ini investasi tersebut tidak berhasil dilaksanakan dan diserahkan kembali ke pemerintah daerah Kabupaten Bima. Upaya pemerintah untuk menarik investor tidak henti- hentinya dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut menjadi komitmen bersama guna memperluas lapangan kerja, mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Namun demikian, berdasarkan profil para calon investor tampaknya hanya sedikit investor yang benar- benar serius untuk menanamkan modalnya d Kabupaten Bima.

      Struktur Pembentukan Modal sesungguhnya sejalan dengan struktur perekonomian di Kabupaten Bima. Sektor Pertanian yang mempunyai sharing terbesar dalam struktur perekonomian, merupakan sektor yang paling tinggi terjadi pembentukan modalnya. Demikian juga dengan sektor perdagangan, hotel dan restoran tingginya pembentukan modal di sektor perdagangan merupakan dampak dari perkembangan ekonomi yang didukung oleh berkembangnya sektor-sektor lapangan usaha seperti sektor pertanian, industri dan sektor jasa – jasa termasuk pengembangan pariwisata. Sedangkan pembentukan  modal di sektor jasa- jasa sebagian (dominan) adalah peranan pemerintah terutama dalam membangun infra struktur dan sarana prasarana dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan publik di Kabupaten Bima.

      Demikian pula kondisi krisis keuangan global pada tahun 2008 ini menurunkan kepercayaan investor dan pengusaha terhadap prospek perekonomian yang pada gilirannya membawa dampak pada semangat pengusaha untuk melakukan ekspansi. Kondisi yang terjadi saat ini adalah masa-masa menata kembali perekonomian yang terpuruk, sehingga investasi yang ditanamkan oleh berbagai institusi seperti pemerintah, swasta dan masyarakat baru akan mencapai kapasitas penuh pada tahun-tahun mendatang.

       Berdasarkan hasil kajian Tim Percepatan Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Bima, 2007  diperoleh beberapa simpulan terkait  Kondisi dan Masalah  Investasi di Kabupaten Bima  sebagai berikut :

  1. Investor yang bergerak di bidang pertambangan bahan galian golongan B baik pada tingakat eksplorasi maupun eksploitasi.
  2. Investor lama  yang masih bertahan di bidang budidaya mutiara adalah PT. BSM  di Kec. Lambu.
  3. Investasi publik lebih dominan di bidang pelayanan dasar yang diarahkan untuk sarana pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan permukiman.
  4. Investasi  ekonomis  Pemda  yang dilakukan melalui APBD  diarahkan untuk mengembangkan BUMD.
  5. Investasi swasta dalam daerah umumnya didominasi usaha perdagangan, industri pengolahan, sektor jasa dan usaha kecil- menengah lainnya
  6. Masalah Investasi yang utama antara lain : persoalan lahan yang diminta investor belum dapat dipenuhi, ketidakseriusan investor, potensi pasar lokal yang lemah, dukungan infrastruktur yang lemah, birokrasi pelayanan yang berbelit- belit.


Kebijakan untuk Mendorong Investasi

  1. Perbaikan pelayanan dengan  one stop system  (OSS) dalam pengurusan ijin investasi
  2. Pengurangan ekonomi biaya tinggi mulai dari pra ijin  maupun pasca ijin
  3. Pemberian kemudahan pajak maupun retribusi
  4. Penciptaan kondisi kamtibmas  yang kondusif
  5. Percepatan  pembangunan sarana/prasarana pendukung investasi, seperti : jalan, jembatan, pelabuhan, listrik, jaringan telekomonikasi dan lain-lain.
  6. Peningkatan promosi baik di tingkat regional, nasional maupun internasional yang diikuti tindak lanjut investasi
  7. Penataan  tata guna  lahan  untuk kepentingan investasi  baik dalam bentuk  Hak Guna  Usaha (HGU) dan  Hak Guna Bangunan (HGB)
  8. Pemberian  jaminan Kepastian usaha  dari pemerintah dan masyarakat
  9. Penanganan masalah tenaga kerja lokal
  10. Kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan suku bunga perbankan kompetitif (otoritas moneter)