Responsive image

Alur Pelayanan Informasi SKPD

Jum`at, 17 Oktober 2014 admin Cetak

ALUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID SKPD

 

Keterangan Alur:

  1. Pemohon mengajukan permohonan layanan informasi kepada PPID melalui Meja Layanan Informasi/Bagian Pelayanan Informasi, mengisi formulir permohonan informasi. Formulir permohonan informasi sebagaimana terdapat pada lampiran 2 keputusan ini.
  2. Meja Layanan Informasi menerima permohonan, kemudian mencatat data pemohon dan data tentang informasi yang diminta, selanjutnya memberikan tanda bukti mengajukan permohonan kepada pemohon. Form Tanda Bukti Penerimaan Informasi publik terdapat pada lampiran 2a keputusan ini. Dan mengisi Buku register permohonan informasi publik, format buku register tersebut terdapat dalam lampiran 3 keputusan ini.
  3. Berdasarkan data informasi yang diminta, Bagian Pelayanan Informasi meneruskan ke Bidang Dokumentasi Dan Arsip, dan Bidang Pengolah Data untuk mencari dan menyiapkan informasi yang diminta pemohon, dua bidang ini sesuai fungsinya mengecek kategori informasi dan jenis ketersediaan file yang tersedia. Jika  Informasi yang   diminta termasuk  informasi terbuka/tidak dikecualikan  maka Bidang  Pengelola Data menyiapkan informasi  yang diminta dan menyerahkan ke Bagian  Pelayanan informasi/ Meja Layanan Informasi untuk disampaikan  kepada pemohon (memenuhi permintaan pemohon.) Informasi dapat berupa soft copy atau hard copy.Menyampaikan Informasi atau data atau dokumen yang dibutuhkan Pemohon dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak permohonan diterima (pasal 26 ayat 1. Perki no 1/ 2010).Dalam hal PPID belum menguasai atau mendokumentasikan Informasi Publik yang dimohon dan/atau belum dapat memutuskan apakah informasi yang dimohon  termasuk Informasi Publik yang dikecualikan, PPID memberitahukan perpanjangan waktu pemberitahuan tertulis beserta alasannya. Perpanjangan dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis.
  4. Pemohon informasi menerima informasi yang diminta. Dan mengisi tanda bukti penyerahan informasi publik. Form Tanda bukti penyerahan informasi publik sebagai terdapat pada lampiran 2b.
  5. Sedangkan, apabila informasi yang diminta Pemohon termasuk kategori yang dikecualikan maka bidang dokumentasi dan arsip  menyiapkan Pemberitahuan Tertulis bahwa data yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan. Form Pemberitahuan tertulis terdapat pada lampiran 4 keputusan ini.
  6. Pemberitahuan Tertulis Informasi yang dikecualikan disusun bagian Dokumentasi dan arsip diberikan kepada bagian Pelayanan Informasi, selanjutnya Pemberitahuan Tertulis disampaikan ke Pemohon. Sebelumnya Bagian Pelayanan Informasi melakukan pencatatan. Formulir penolakan permohonan informasi publik sebagaimana terdapat pada lampiran 5.
  7. Pemohon informasi membuat keputusan apakah dapat menerima penjelasan/pemberitahuan mengenai informasi yang dikecualikan.
  8. Jika dapat menerima YA menerima/puas dengan jawaban/keterangan  mengenai informasi yang dikecualikan maka proses pelayanan selesai,
  9. jika pemohon tidak puas maka  dapat menyampaikan keberatan kepada atasan PPID melalui PPID, pengajuan keberatan harus mengikuti ketentuan perundang-undangan  yang berlaku dan penyampaian keberatan menggunakan form sebagaimana terlampir dalam lampiran 6 keputusan ini
  10. Atasan PPID menyusun materi Tanggapan atas keberatan untuk disampaikan kepada Pemohon, dengan memperhatikan bahan/Pertimbangan yang dibuat oleh Bidang Dokumentasi dan arsip, Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi yang mengajukan  keberatan atau pihak yang menerima kuasa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam buku register keberatan (pasal 34 ayat 1. Perki no 1/ 2010). Format buku register keberatan sebagaimana terlampir pada lampiran 7 keputusan ini.
  11. Penyampaian tanggapan atas keberatan disampaikan Bidang pelayanan Informasi untuk diberikan kepada pemohon namun sebelumnya bidang pelayanan informasi melakukan pengarsipan.
  12. Pemohon informasi membuat keputusan apakah dapat menerima tanggapan atasan PPID atau  tidak.
  13. Jika Pemohon dapat menerima materi tanggapan atas keberatan dari atasan PPID maka proses pelayanan selesai, tetapi jika tidak puas maka Pemohon dapat mengajukan penyelesaian sengketa informasi kepada  Komisi Informasi Provinsi.
  14. Penyampaian informasi tentang adanya sengketa informasi dari Komisi Informasi kepada  Atasan PPID, setelah menerima laporan adanya sengketa informasi dari Komisi Informasi Provinsi,  atasan PPID SKPD memerintahkan kepada PPID SKPD untuk  membuat laporan kepada PPID Kabupaten
  15. PPID Kabupaten Melalui Bidang penyelesaian Sengketa melakukan fasilitasi dan pendampingan terhadap PPID SKPD dalam proses ajudikasi non litigasi di komisi informasi Provinsi.

    Download alur pelayanan informasi SKPD