Responsive image

Pengangguran di Kota Bima Meningkat

Rabu, 29 April 2009 admin Berita Terkini Cetak
Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Bima mengindentifikasi, jumlah pengangguran dalam setahun terakhir ini meningkat dari tahun 2007 lalu. Dari sebanyak 5.289 tahun 2007 menjadi 5.355 orang tahun 2008 berdasarkan data informasi pencari kerja.
Kepala Dinsosnaker Kota Bima, Drs Tajudin Umar menyebutkan, merujuk informasi pencari atau jumlah penerbitan kartu kuning, angka penangguran di Kota Bima menunjukkan grafik peningkatan. Khusus bulan Maret lalu, jumlah pengangguran sebanyak 55 orang, sedangkan akumulasi tahun 2008 mencapai 5.355 orang. "Ini belum termasuk dari luar data informasi pencari kerja, kita perkirakan jumlah lebih banyak lagi," ujar Tajudin di Dinsosnaker Kota Bima, Selasa (28/4).
Tajudin mengatakan, secara umum, jumlah pengangguran di Kota Bima setiap tahun terus meningkat. Hal itu terjadi karena minimnya lowongan atau lapangan kerja dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan. "Walaupun sudah memiliki ijasah, belum tentu sesuai yang diharapkan dunia usaha," katanya.
Tidak hanya itu. Dinsosnaker juga mengidentifikasi jumlah Kepala Keluarga (KK) miskin di Kota Bima juga terus meningkat drastis, dari tahun 2007 sebanyak 7.900 KK menjadi 9.401 Tahun 2008 dengan rasio 83,95 persen. Demikian juga tahun 2009, meningkat menjadi 10.698 dengan rasio 13,4 persen.
Diakui Tajudin, penanganan angka kemiskinan dan pengangguran di Kota Bima sebagian besar masih tertumpu pada sejumlah program stimulan dari pemerintah pusat, seperti Kelompok Usaha Bersama Ekonomi (KUBE) dan Bantuan Langsung Pemberdayaan Sosial (BLPS). "Walaupun angka jumlah pengangguran kita meningkat, tapi untuk Indeks Prestasi Manusia (Kota Bima saat ini urutan kedua dari Mataram," katanya.
Menurut mantan Kadishub Kota Bima ini, upaya penanganan kemiskinan tidak hanya tertumpu pada Dinsosnaker, namun dilaksanakan juga oleh sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti Diskoperindag dan Badan Pemberdayaan Masyarakat. Sebenarnya, cukup banyak program pemerintah untuk penanganan fakir miskin pada dinas atau badan yang lain. Hanya saja diherankan, meski banyak program dan bantuan dari pemerintah, angka masyarakat miskin justru meningkat pula.
Dikatakannya, tahun 2009 Kota Bima dipastikan tidak mendapat alokasi anggaran bagi program KUBE, karena harus digulirkan ke daerah lain di NTB. Namun, pada sisi lain Dinsosnaker, telah mengusulkan program BLPS bagi 10 kelompok masyarakat dengan usulan alokasi dana Rp20 juta/ kelompok. "Hingga saat ini kita masih menunggu kepastian anggaran itu, belum tentu juga yang bisa cair bagi 10 kelompok," pungkas pria asal Kecamatan Sape ini. (BE.17) . (sumbawanews.com)